Menteri Susi Butuh Rumus 7 Plus 1 Tangani Illegal Fishing

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan

Oleh : Mega Simarmata, Chief of Indonesia Military Watch

Jakarta, Selasa 9 Desember 2014 (KATAKAMI.COM) — Tak enak memang rasanya bila di-bully oleh begitu banyak masyarakat di Indonesia.

Dan kini, hal itu dialami oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, terkait kebijakan kementeriannya yang menenggelamkan perahu-perahu asing yang diduga melakukan pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia.

Susi di kecam karena sungguh tak sebanding perawakan dan persenjataannya, ketika kapal perang Indonesia menghajar perahu-perahu ikan berukuran “mungil” tapi di berondong dengan amunisi kapal Indonesia.

Padahal, maksud dan tujuan Susi adalah mulia.

Ia ingin menjaga dan menyelamatkan laut-laut yang terbentang luas di wilayah Indonesia, dimana didalamnya terdapat begitu banyak ikan-ikan yang tak layak untuk dicaplok oleh pihak asing manapun.

Apalagi secara illegal.

Susi Pudjiastuti, lahir di Pangandaran tanggal 15 Januari 1965.

Ia fasih berbahasa Inggris, walau berpendidikan resmi hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Tapi sebenarnya ia masih melanjutkan sekolah sampai ke tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA, sampai kelas 2. Tetapi kandas di tengah di jalan, alias tak diselesaikannya karena ia memilih untuk menjadi aktivis.

Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala BIN Marciano Norman

Pendidikan formal memang memberikan kebanggaan saat titel demi titel menempel di belakang nama kita.

Tapi ketika seseorang belajar secara otodidak, maka akan ada satu hal yang tak akan mungkin bisa diimbangi oleh siapapun dari jalur pendidikan fornal yaitu jam terbang yang sangat tinggi hingga membuahkan pengalaman demi pengalaman yang membentuk kerpibadian menjadi satu manusia yang “tanggap, tanggon dan trengginas”.

Manusia apakah yang memiliki kepribadian yang tanggap, tanggon dan trengginas?”

Tanggap berarti memiliki intelektualitas yang tinggi, keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme.

Tanggon, memiliki mental baja dan tangguh.

Trengginas, memiliki fisik dalam arti luas bisa mengemban tugas-tugas di berbagai medan, situasi, di berbagai keadaan.

Begitulah Susi, yang kini dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelauitan Dan Perikanan.

Tapi perempuan macho ini harus diberi saran tentang bagaimana ia harus menangani masalah illegal fishing untuk skala internasional.

Oleh sebab masalah illegal fishing ini menyangkut keterlibatan nelayan-nelayan asing, mereka bisa menggunakan kapal besar atau cuma perahu berukuran “tak terlalu besar”, Susi harus pro aktif, kuat menjalin koordinasi dan intens berkomunikasi dengan pihak-pihak yang saya beri rumus 7 plus 1.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio dan Wakasal Laksamana Muda Didit Herdiawan

Siapa sajakah yang masuk dalam rumus 7 plus 1 itu ?

Pertama. Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.

Di dalam BIN, terdapat 7 Deputi dan jaringan yang pasti bisa menghubungkan Susi kepada para pakar.

BIN, juga punya  jaringan dan lagi-lagi bisa berkomunikasi kapan saja dengan dinas-dinas rahasia asing di berbagai belahan dunia.

Walau user atau pengguna BIN adalah Presiden, level Menteri pasti tidak akan ditolak jika memang membutuhkan saran atau bahkan pertolongan dari BIN.

Kedua. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.

Ketiga. Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Ke-empat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio.

Ke-lima. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan

Ke-enam. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia

Ke-tujuh. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito

Lalu, satu orang lagi yang akan sangat berguna untuk dilibatkan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Menlu Retno Marsudi

Ada tujuh lelaki dan 1 perempuan, dari jajaran Kabinet Kerja dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang saat ini harus diajak bicara dan ikut urun rembuk tentang bagaimana mengimplementasikan ide-ide Susi untuk menindak tegas para pencuri ikan.

Tapi rumus ini hanya berlaku sampai akhir bulan Desember nanti.

Mengapa ?

Sebab 2 dari ke 7 pejabat lelaki yang disebutkan tadi akan segera diganti, yaitu KSAL Marsetio, dan KSAU Putu Dunia.

Itulah sebabnya untuk 3 minggu ke depan, ke tujuh pejabat lelaki dan 1 pejabat perempuan inilah, yang harus diajak “berdiskusi”.

Hubungi mereka, tanyakan apakah tepat jika kapal-kapal asing pencuri ikan itu ditenggelamkan dengan cara ditembaki dan diledakkan secara bertubi-tubi.

Percayalah bahwa TNI akan dapat membantu.

Percayalah bahwa memang TNI yang bisa membantu.

Tak cuma TNI, libatkan BIN, dan Mabes Polri, jadi kekuatan yang ada adalah tim dengan kekuatan penuh.

Full team.

Mengapa Menlu dibutuhkan untuk diajak bicara?

Sebab Deplu akan dapat memberi masukan, bagaimana dampak dari kebijakan baru yang tak lazim ini jika akan diberlakukan.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara asal dari para kapal pencuri kapal itu, akan bisa berpengaruh baik-buruknya, jika media-media internsional memberitakan bahwa Indonesia menghancurkan kapal-kapal asing yang membawa nama negara asal mereka.

Ada harga diri dan martabat dari masing-masing negara yang bisa terluka dan dipermalukan atas tindakan Indonesia jika kebijakan ini tidak dikemas secara tepat dari sudut pandang hukum internasional.

Disitu Deplu akan memberi kajian dan masukan yang terbaik.

Intinya, libatkan BIN, Mabes Polri, Mabes TNI, khususnya TNI AL dan TNI AU, serta Departemen Luar Negeri.

Siapapun nanti yang akan dipilih menjadi KSAL dan KSAU, tidak ada masalah.

Menteri Susi tetap bisa melanjutkan ide-ide mulianya untuk kebaikan Indonesia.

Yang penting, jangan berjalan sendirian atau berjalan dengan kekuatan yang tidak lengkap.

Bila formasi aparat-aparat keamanan dan intelijen (plus kepolisian) yang dikerahkan memang sangat lengkap,negara manapun akan sangat segan dan tak akan berani merecoki laut-laut Indonesia, beserta ikan-ikannya.

Jalesveva Jayamahe, Ibu Menteri Susi !

Di laut kita jaya ….

MS

 

Merespon Panglima TNI Moeldoko Dan Menlu Retno Soal Hamas

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko

Oleh : Mega Simarmata, Chief of Indonesia Intelligence And Military Watch

Jakarta, Selasa 2 Desember 2014 (KATAKAMI.COM) — Pekan lalu, delegasi Hamas atau Harokah al Muqowamah al Islamiyah yang bermarkas di Jalur Gaza, Palestina, datang berkunjung ke Indonesia.

Hamas mengirimkan 7 orang anggotanya untuk datang ke Indonesia.

Delegasi Hamas dipimpin oleh Muhammad Nasher, anggota biro politik gerakan perlawanan Hamas.

Intisari pertemuan dengan berbagai pihak di Indonesia, selain untuk bersilaturahmi untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, Hamas juga ingin membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Dengan pertimbangan bahwa di Indonesia sudah ada Kedutaan Besar Palestina, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan tidak menyetujui organisasi Hamas membangun kantor perwakilan di Jakarta.

“Sebaiknya Hamas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedutaan Palestina di Jakarta,” ujar Retno usai upacara Korpri di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Keinginan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta juga mendapat tentangan dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko, walaupun secara lisan rencana pendirian kantor Hamas di Jakarta mendapat dukungan dari DPR.

“Kalau pandangan pribadi, saya tolak!” tegas Moeldoko usai Upacara HUT ke-43 Korpri di Cilangkap, Jakarta Timur, (Senin, 1/12).

Walau demikian, bila bicara atas nama institusi TNI, Panglima TNI Moeldoko mengatakan bahwa keinginan Hamas membuka kantor perwakilan itu bukanlah domain TNI karena itu merupakan domain kementrian.

Tak cuma oleh Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI, keinginan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia juga ditentang oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina.

Din Syamsudin selaku Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina menolak rencana Hamas membuka kantor di Jakarta.

Din menilai denan adanya kantor perwakilan Hamas di Jakarta akan membuka konflik Palestina itu melebar.

“Saya mohon kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam, tidak perlulah kita mendukung pikiran itu. Terus terang kalau ada kantor perwakilan Hamas di Jakarta itu berarti kita membuka konflik Palestina ini melebar, tidak selesai-selesai,” kata Din.

Din mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (30/1/2014). Di situ tengah diadakan Konser Perdamaian yang diisi artis dan musisi Indonesia-Palestina.

Ketum PP Muhammadiyah ini berkata, sudah ada kedutaan besar Palestina di Jakarta. Sehingga menurutnya, tidak perlu ada kantor perwakilan Hamas.

“Kita tahu ya, Hamas dan Fatah itu sudah bersatu sebenarnya. Tapi kalau kemudian salah satu dikedepankan. Maka itu akan menimbulkan konflik. Biarlah diwakili oleh kedutaan besar Palestina. Saya mohon masyarakat luas termasuk anggota DPR tidak perlu lah mendorong,” imbuhnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Pertanyaannya, mengapa keinginan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia ditolak?

Apa yang salah dari keinginan mereka untuk sekedar membuka kantor perwakilan di Indonesia?

Tidak ada yang salah.

Betul yang dikatakan oleh Bapak Din Syamsuddin bahwa sesungguhnya Fatah dan Hamas sudah bersatu.

Tapi harus dijelaskan secara terang benderang kepada masyarakat Indonesia, siapa Fatah, dan siapa Hamas?

Fatah, partai politik yang menjadi partai pemerintah di Palestina, yang berkantor di Ramallah, Tepi Barat.

Hamas, yang semula sangat militan dengan sayap militernya, belakangan menjadi organisasi dan partai politik, dan berhasil memenangkan Pemilihan Umum atau Pemilu di Jalur Gaza pada tahun 2007.

Tak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan resmi yang memerintah di Jalur Gaza adalah Hamas, sebab kemenangan mereka pada Pemilu tahun 2007 dihasilkan dari sebuah proses demokrasi yang tak bercacat cela.

Dalam perkembangannya, konflik senjata antara Hamas dan Israel, sudah menelan korban yang begitu banyak di Jalur Gaza.

Di pihak Israel juga berjatuhan korban, ada yang tewas, dan ada yang terluka.

Tapi korban yang berjatuhan dan gugur di pihak Hamas, jauh lebih banyak.

Jika terjadi penggalangan bantuan dan berbagai aksi kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina, maka yang harus dijelaskan disini, bantuan dan aksi kemanusiaan itu adalah untuk rakyat di Jalur Gaza.

Siapa yang memerintah dan berkuasa di Jalur Gaza?

Jawabannya adalah Hamas.

Mari melihat permasalahannya dari sudut pandang kemanusiaan, apa untung rugi jika Hamas membuka kantor perwakilan di Indonesia

Keuntungan yang paling positif adalah Indonesia akan lebih dimudahkan menyalurkan bantuan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza,

Sangat jarang, dan hampir tidak pernah terjadi, ada rakyat Palestina di Tepi Barat, yang bolak balik tertimpa naas seperti rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Jadi harus dilihat dari sisi kemanusiaan.

Selain itu, atas nama persahabatan, tak elok jika Indonesia menampik keinginan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Dalam diplomatik, bukankah ada level-level tertentu yang ditentukan dibawah Kedutaan Besar?

Jika memang Indonesia hanya mengakui Kedutaan Besar Palestina yang dipimpin oleh Pemerintahan yang dipimpin oleh Fatah, maka pihak Hamas bisa mendapat peluang untuk membuka semacam Kantor Perwakilan yang levelnya dibawah Kedutaan Besar.

Lalu pihak Hamas pun harus dinasehati bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari Koalisi Merah Putih dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Harus diakui bahwa dengan PKS, kedekatan Hamas memang sangat amat erat,

Hamas harus bisa menempatkan diri secara baik, fleksibel, lugas, mampu bersahabat dan berdiplomasi dengan semua pihak yang ada di Indonesia.

Jika satu waktu, Pemerintah Indonesia bersedia mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada Hamas membuka Kantor Perwakilan (Bukan Kedutaan Besar), maka Hamas harus mengingat satu hal yaitu jangan membuat dan jangan mendatangkan masalah di Indonesia.

Konflik bersenjata yang tak kunjung berakhir dengan Israel, akan melibatkan dan menyulitkan Indonesia, jika ternyata keberadaan Kantor Perwakilan Hamas di Jakarta (satu saat nanti), disalah-gunaan peran dan keberadaannya.

Atau kalau rekonsilisasi antara Fatah dan Hamas harus terus menerus menemui kegagalan dan perpecahan, kemungkinan memanasnya hubungan antara Fatah dan Hamas di Palestina juga bisa menyulitkan dan membuat Indonesia berada dalam posisi yang serba salah.

Jadi, sepanjang Kantor Perwakilan itu murni untuk meningkatkan hubungan baik dan persahabatan dengan Indonesia, tidak ada masalah.

Barangkali, satu waktu nanti, Departemen Luar Negeri Indonesia bersedia untuk mempertimbangkan.

TNI juga bisa berkoordinasi dan dimintai pandangannya oleh Departemen Luar Negeri seputar masalah ini.

Apa pandangan dan kajian-kajian strategis TNI jika Hamas membuka Kantor Perwakilan di Indonesia karena tingginya militansi dari kekuatan sayap militer Hamas, tentu harus mendapat perhatian dari jajaran TNI.

Intinya, tidak ada masalah sebenarnya, kalau Hamas ingin membuka Kantor Perwakilan resmi mereka di Indonesia.

Asal, Kantor Perwakilan itu memang membawa misi diplomatik yang mendatangkan kesejukan dan indahnya persahabatan, antara rakyat Indonesia dan rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Satu kalimat indah yang bisa disampaikan kepada Ibu Menlu adalah sebagai berikut ”

“A friend in need is a friend indeed”.

Kalau memang selama ini kita punya atensi besar pada rakyat Palestina di Jalur Gaza, bukankah atensi itu berasal dan datang atas nama persahabatan?

Mereka, yaitu Hamas, tahu bahwa yang berulang kali membantu mereka adalah Indonesia.

Disini, di Indonesia, mereka merasa nyaman untuk bersahabat dan ingin meningkatkan persahabatan itu ke arah yang lebih baik.

Pikirkan dan pertimbangkanlah kembali baik-baik keinginan mereka.

C’est dans le besoin qu’on reconnaît ses vrais amis, Madame Retno Marsudi.

Artinya, seorang teman yang menolongmu ketika berada dalam kesusahan adalah seorang sahabat sejati.

Kesejatian persahabatan itulah yang membawa langkah dan keinginan Hamas untuk berkantor di sini.

Di Indonesia.   (*)

MS