Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko
Oleh : Mega Simarmata, Chief of Indonesia Intelligence And Military Watch
Jakarta, Selasa 2 Desember 2014 (KATAKAMI.COM) — Pekan lalu, delegasi Hamas atau Harokah al Muqowamah al Islamiyah yang bermarkas di Jalur Gaza, Palestina, datang berkunjung ke Indonesia.
Hamas mengirimkan 7 orang anggotanya untuk datang ke Indonesia.
Intisari pertemuan dengan berbagai pihak di Indonesia, selain untuk bersilaturahmi untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, Hamas juga ingin membuka kantor perwakilan di Indonesia.
Dengan pertimbangan bahwa di Indonesia sudah ada Kedutaan Besar Palestina, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan tidak menyetujui organisasi Hamas membangun kantor perwakilan di Jakarta.
“Sebaiknya Hamas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedutaan Palestina di Jakarta,” ujar Retno usai upacara Korpri di Jakarta, Senin (1/12/2014).
Keinginan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta juga mendapat tentangan dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko, walaupun secara lisan rencana pendirian kantor Hamas di Jakarta mendapat dukungan dari DPR.
“Kalau pandangan pribadi, saya tolak!” tegas Moeldoko usai Upacara HUT ke-43 Korpri di Cilangkap, Jakarta Timur, (Senin, 1/12).
Walau demikian, bila bicara atas nama institusi TNI, Panglima TNI Moeldoko mengatakan bahwa keinginan Hamas membuka kantor perwakilan itu bukanlah domain TNI karena itu merupakan domain kementrian.
Tak cuma oleh Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI, keinginan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia juga ditentang oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina.
Din Syamsudin selaku Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina menolak rencana Hamas membuka kantor di Jakarta.
Din menilai denan adanya kantor perwakilan Hamas di Jakarta akan membuka konflik Palestina itu melebar.
“Saya mohon kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam, tidak perlulah kita mendukung pikiran itu. Terus terang kalau ada kantor perwakilan Hamas di Jakarta itu berarti kita membuka konflik Palestina ini melebar, tidak selesai-selesai,” kata Din.
Din mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (30/1/2014). Di situ tengah diadakan Konser Perdamaian yang diisi artis dan musisi Indonesia-Palestina.
Ketum PP Muhammadiyah ini berkata, sudah ada kedutaan besar Palestina di Jakarta. Sehingga menurutnya, tidak perlu ada kantor perwakilan Hamas.
“Kita tahu ya, Hamas dan Fatah itu sudah bersatu sebenarnya. Tapi kalau kemudian salah satu dikedepankan. Maka itu akan menimbulkan konflik. Biarlah diwakili oleh kedutaan besar Palestina. Saya mohon masyarakat luas termasuk anggota DPR tidak perlu lah mendorong,” imbuhnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
Pertanyaannya, mengapa keinginan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia ditolak?
Apa yang salah dari keinginan mereka untuk sekedar membuka kantor perwakilan di Indonesia?
Tidak ada yang salah.
Betul yang dikatakan oleh Bapak Din Syamsuddin bahwa sesungguhnya Fatah dan Hamas sudah bersatu.
Tapi harus dijelaskan secara terang benderang kepada masyarakat Indonesia, siapa Fatah, dan siapa Hamas?
Fatah, partai politik yang menjadi partai pemerintah di Palestina, yang berkantor di Ramallah, Tepi Barat.
Hamas, yang semula sangat militan dengan sayap militernya, belakangan menjadi organisasi dan partai politik, dan berhasil memenangkan Pemilihan Umum atau Pemilu di Jalur Gaza pada tahun 2007.
Tak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan resmi yang memerintah di Jalur Gaza adalah Hamas, sebab kemenangan mereka pada Pemilu tahun 2007 dihasilkan dari sebuah proses demokrasi yang tak bercacat cela.
Dalam perkembangannya, konflik senjata antara Hamas dan Israel, sudah menelan korban yang begitu banyak di Jalur Gaza.
Di pihak Israel juga berjatuhan korban, ada yang tewas, dan ada yang terluka.
Tapi korban yang berjatuhan dan gugur di pihak Hamas, jauh lebih banyak.
Jika terjadi penggalangan bantuan dan berbagai aksi kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina, maka yang harus dijelaskan disini, bantuan dan aksi kemanusiaan itu adalah untuk rakyat di Jalur Gaza.
Siapa yang memerintah dan berkuasa di Jalur Gaza?
Jawabannya adalah Hamas.
Mari melihat permasalahannya dari sudut pandang kemanusiaan, apa untung rugi jika Hamas membuka kantor perwakilan di Indonesia
Keuntungan yang paling positif adalah Indonesia akan lebih dimudahkan menyalurkan bantuan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza,
Sangat jarang, dan hampir tidak pernah terjadi, ada rakyat Palestina di Tepi Barat, yang bolak balik tertimpa naas seperti rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Jadi harus dilihat dari sisi kemanusiaan.
Selain itu, atas nama persahabatan, tak elok jika Indonesia menampik keinginan Hamas untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia.
Dalam diplomatik, bukankah ada level-level tertentu yang ditentukan dibawah Kedutaan Besar?
Jika memang Indonesia hanya mengakui Kedutaan Besar Palestina yang dipimpin oleh Pemerintahan yang dipimpin oleh Fatah, maka pihak Hamas bisa mendapat peluang untuk membuka semacam Kantor Perwakilan yang levelnya dibawah Kedutaan Besar.
Lalu pihak Hamas pun harus dinasehati bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari Koalisi Merah Putih dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Harus diakui bahwa dengan PKS, kedekatan Hamas memang sangat amat erat,
Hamas harus bisa menempatkan diri secara baik, fleksibel, lugas, mampu bersahabat dan berdiplomasi dengan semua pihak yang ada di Indonesia.
Jika satu waktu, Pemerintah Indonesia bersedia mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada Hamas membuka Kantor Perwakilan (Bukan Kedutaan Besar), maka Hamas harus mengingat satu hal yaitu jangan membuat dan jangan mendatangkan masalah di Indonesia.
Konflik bersenjata yang tak kunjung berakhir dengan Israel, akan melibatkan dan menyulitkan Indonesia, jika ternyata keberadaan Kantor Perwakilan Hamas di Jakarta (satu saat nanti), disalah-gunaan peran dan keberadaannya.
Atau kalau rekonsilisasi antara Fatah dan Hamas harus terus menerus menemui kegagalan dan perpecahan, kemungkinan memanasnya hubungan antara Fatah dan Hamas di Palestina juga bisa menyulitkan dan membuat Indonesia berada dalam posisi yang serba salah.
Jadi, sepanjang Kantor Perwakilan itu murni untuk meningkatkan hubungan baik dan persahabatan dengan Indonesia, tidak ada masalah.
Barangkali, satu waktu nanti, Departemen Luar Negeri Indonesia bersedia untuk mempertimbangkan.
TNI juga bisa berkoordinasi dan dimintai pandangannya oleh Departemen Luar Negeri seputar masalah ini.
Apa pandangan dan kajian-kajian strategis TNI jika Hamas membuka Kantor Perwakilan di Indonesia karena tingginya militansi dari kekuatan sayap militer Hamas, tentu harus mendapat perhatian dari jajaran TNI.
Intinya, tidak ada masalah sebenarnya, kalau Hamas ingin membuka Kantor Perwakilan resmi mereka di Indonesia.
Asal, Kantor Perwakilan itu memang membawa misi diplomatik yang mendatangkan kesejukan dan indahnya persahabatan, antara rakyat Indonesia dan rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Satu kalimat indah yang bisa disampaikan kepada Ibu Menlu adalah sebagai berikut ”
“A friend in need is a friend indeed”.
Kalau memang selama ini kita punya atensi besar pada rakyat Palestina di Jalur Gaza, bukankah atensi itu berasal dan datang atas nama persahabatan?
Mereka, yaitu Hamas, tahu bahwa yang berulang kali membantu mereka adalah Indonesia.
Disini, di Indonesia, mereka merasa nyaman untuk bersahabat dan ingin meningkatkan persahabatan itu ke arah yang lebih baik.
Pikirkan dan pertimbangkanlah kembali baik-baik keinginan mereka.
C’est dans le besoin qu’on reconnaît ses vrais amis, Madame Retno Marsudi.
Artinya, seorang teman yang menolongmu ketika berada dalam kesusahan adalah seorang sahabat sejati.
Kesejatian persahabatan itulah yang membawa langkah dan keinginan Hamas untuk berkantor di sini.
Di Indonesia. (*)
MS
indonesiaintelligenceandmilitarywatch.wordpress.com 